Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Ermalena berfoto bersama usai melakukan pertemuan dengan Bupati Badung. di Kantor Bupati Badung.Foto :Husen/rni

Hampir semua rumah sakit (RS) yang beroperasi di Kabupaten Badung, Provinsi Bali sudah terakreditasi. Setidaknya sudah 90 persen RS pemerintah maupun swasta terakreditasi. Bahkan, 13 Puskesmas pun sudah terakreditasi. Akreditasi ini tentu berdampak pada mutu layanan pasien dalam mengakses layanan kesehatan.

Demikian terungkap dalam pertemuan Komisi IX DPR RI dengan Bupati Badung di Kantor Bupati Badung, Selasa (15/1/2019). Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Ermalena yang memimpin pertemuan ini, mengapresiasi capaian akreditasi RS tersebut. Data yang dirilis Dinas Kesehatan Provinsi Bali, ternyata hanya satu RS yang belum terakreditasi. Selebihnya 5 RS sudah terakreditasi dan 3 RS dalam persiapan akreditasi.

Sebagai bentuk pengawasan, Ermalena menyampaikan, pihaknya sangat berkepentingan melihat sejauh mana akses kesehatan diberikan kepada masyarakat di Badung ini. “Terutama terhadap pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang akhir-akhir ini banyak RS memutus kerja samanya dengan BPJS Kesehatan,” kata legislator PPP itu.

Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Badung sangat mendukung program BPJS Kesehatan. Bahkan Pemkab Badung menerbitkan pula Kartu Badung Sehat (KBS) sebagai pendamping kartu JKN yang diterbitkan BPJS Kesehatan. KBS akan menutup biaya pasien RS yang tidak bisa ditanggung oleh JKN. Komisi IX DPR RI tentu sangat mengapresiasi langkah strategis Pemkab Badung ini. (mh/sf)